Festival Sholawat Hadrah

Semua Jenis Sholawat

MENDIDIK GENERASI BANGSA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh: Sintya Puji Lestari dari SMA Negeri 1 Gedangan.

Pancasila adalah Jiwa seluruh rakyat Indonesia yang telah memberi kekuatan hidup kepada bangsa serta membimbing kehidupan masyarakat di Indonesia secara adil dan makmur. Kelahiran Pancasila tidaklah terlepas dari sejarah panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya, sehingga dari situlah Pancasila dapat disebut Dasar Negara. Pancasila sebagai Dasar Negara karena Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan Negara atau dasar didalam mengatur penyelenggaraan Negara.

Sejak dimulai proses perumusannya, Pancasila selalu diklaim sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Namun demikian, perkembangan sejarah bangsa Indonesia sejak masuk era Reformasi nampaknya mengingkari klaim tersebut. Pelanggaran hukum dan hak asasi manusia makin marak, sehingga patut dipertanyakan kembali tingkat pemahaman dan penjabaran nilai-nilai tersebut. Namun, untuk mengatur ketatanegaraan itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menerapkan berbagai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk mendidik generasi bangsa mendatang.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, SH. Pancasila merupakan norma hukum pokok atau kaidah fundamental dan memiliki kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah. Hal tersebut telah tercantum dalam :

  1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV, pada kalimat : “…maka disusunlah kemerdekaan
    kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakya dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
  2. TAP MPR no. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan sebagai berikut : “…bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan system nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa”.
  3. TAP MPR no. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-udangan, dinyatakan sebagai berikut :
  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
  • Undang-undang
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan Daerah

Namun, kini telah mengalami berbagai perubahan. Dan perubahan tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1  tentang Tata Urutan Perundang-undangan yang dinyatakan sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  • Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • Peraturan Pemerintah;
  • Peraturan Presiden;
  • Peraturan Daerah Provinsi; dan
  • Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

 

Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada pasal 7 ayat 2 yang dinyatakan sebagai berikut :

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hakiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jenis Peraturan Perundang-undangan ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

 

Dengan demikian maka konsenkuensinya adalah bahwa pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam suatu kesempatan Presiden Suharto juga mengatakan : “bahwa ditinjau dari segi hukum, maka Pancasila tidak perlu dipersoalkan lagi. Sebab Pancasila telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Dengan itulah kita telah menegaskan dan berjanji pada diri kita sendiri bahwa pancasila adalah pandangan hidup kita dan dasar falsafah dari Negara kita. Pancasila inilah yang akan membimbing diri kita masing-masing dan bersama-sama dalam usaha untuk mewujudkan kehidupan lahir dan batin yang lebih baik”. Sehingga pandangan hidup seperti itulah yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir dan batin dalam masyarakat kita bersifat majemuk. Selanjutnya, pada kesempatan lain, presiden Suharto juga menegaskan sebagai berikut : “Sebagai pandangan hidup dan dasar falsafah Negara, tentu saja Pancasila harus kita wujudkan dalam segi kehidupan bangsa dan Negara kita. Dengan kata lain, kita tidak akan membiarkan Pancasila tetap diawang-awang lamunan, akan tetapi harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Sesungguhnya sebagai dasar falsafah dan ideologi Negara kita berdasarkan mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia”.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang tidak diragukan lagi, karena nilai-nilai tersebut telah dimiliki oleh bangsa Indonesia semenjak dulu. Selain itu, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara dapat dilihat sacara yuridis ketatanegaraan yaitu dalam TAP MPR/III/2000 yang mengatur tentang Tata Urutan Perundang-Undangan yang kini telah diperbaiki dalam Undang-Undang no.12 tahun 2011 pasal 7 ayat 1 tentang Tata Urutan Perundang-undangan serta dibantu dengan kekuatan hukumnya pada pasal 7 ayat 2. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang no.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan secara terperinci.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah berakar dalam khasanah budaya bangsa. Secara substansial nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila tersebut merupakan nilai yang bersifat Universal, dan berlaku juga hampir di semua bangsa di dunia. Hanya saja penerapannya berbeda, namun disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan budayanya masing-masing.

Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila telah tertuang dirumuskan pada 36 Butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Panduan P4 ini dibentuk dengan Ketetapan MPR no.II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang telah menjabarkan kelima asas didalam Pancasila. Namun saat ini produk hukum tersebut tidak berlaku karena Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 telah dicabut dengan Ketetapan MPR no.XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no.I/MPR/2003.

 

 

 

 

 

Dalam penjelasannya 36 Butir Pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir oleh BP7. Berikut penjelasan 45 Butir Nilai-nilai Pancasila yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

  1. Ketuhanan yang Maha Esa (Sila Pertama)
  2. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap;
  4. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  5. Membina kerukunan hidup antara sesame umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  6. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa;
  7. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
  8. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
  9. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua)
  10. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
  11. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit dan sebagainya;
  12. Mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia;
  13. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira;
  14. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;
  15. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
  16. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
  17. Berani membela kebenaran dan keadilan;
  18. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia;
  19. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
  20. Persatuan Indonesia (Sila ketiga)
  21. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan;
  22. Sanggup dan rela berkorban untuk pentingan Negara dan bangsa apabila diperlukan;
  23. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;
  24. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia;
  25. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosia;
  26. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;
  27. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
  28. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan (Sila keempat)
  29. Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
  30. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;
  31. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
  32. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;
  33. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;
  34. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
  35. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan;
  36. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
  37. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
  38. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
  39. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila kelima)
  40. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
  41. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
  42. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
  43. Menghormati hak orang lain;
  44. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
  45. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
  46. Tidak menggunaka hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
  47. Tidak menggunaka hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum;
  48. Suka bekerja keras;
  49. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
  50. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Setelah kita bahas tentang 45 butir nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga sebagai ideologi Negara Indonesia yang terbuka dan dinamis serta reformatif yang mengandung berbagai nilai. Nilai-nilai tersebut yaitu sebagai nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Berikut penjelasan dari nilai-nilai tersebut :

  1. Nilai dasar yaitu nilai yang didalam Pancasila meliputi sila-sila dasar Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan). Nilai-nilai tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat Universal, bisa berlaku dimana saja dan kapan saja serta nilai-nilai tersebut mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang kokoh, baik dan benar untuk diperjuangkan dalam kehidupan manusia di dunia ini.
  2. Nilai instrumental yaitu nilai yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran dan lembaga pelaksananya.
  3. Nilai praksis yaitu nilai yang merupakan penjabaran dari nilai instrumental dalam suatu realisasi penerapan yang bersifat nyata dan biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik oleh individu maupun kelompok

Dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, nilai prasis pengamalannya atau aktualisasiya harus fungsional, artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut diterapkan dalam kehidupan manusia Indonesia secara nyata. Dalam hal ini aktualisasinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

  1. Aktualisasinya nilai-nilai Pancasila secara objektif dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan Negara seperti legislative, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu aktualisasi juga meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya hukum, pertahanan dan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.
  2. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subyektif dalam diri manusia Indonesia pada setiap individu maupun kelompok sosial, terutama pada aspek moral dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. Aktualisasi secara subyektif tersebut termasuk juga dipraktikkan oleh rakyat biasa, aparat penyelenggara Negara, penguasa Negara.

Semua individu dalam kelompok sosial tersebut dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia harus mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

 

Sebagai suatu sistem nilai, pancasila bagi bangsa indonesia juga memilki banyak kelebihan. Pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan gambaran tentang jadi diri bangsa yang membedakan dengan jati diri bangsa lainnya. Pancasila juga tersusun atas sila-sila yang antara satu dengan yang lainnya itu tidak dapat di pisahkan . karena pada dasarnya antara sila ke satu sampai sila kelima ada saling keterkaitan dan saling menguatkan.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah tingkat kesadaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini patut dilakukan apabila karakter bangsa yang dicita-citakan para pendiri bangsa masih akan terus dipergunakan sebagai filsafat Negara. Pancasila sebagai pandangan hidup mampu mengatur berbagai aspek nilai mulai dari nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, nilai Keadilan, Demokrasi maupun nilai-nilai positif lainnya. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebenarnya mengandung konsep untuk selalu mengarahkan kehidupan bangsa kearah yang lebih baik sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa dahulu dan tokoh-tokoh peletak dasar-dasar Pancasila, yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

Perlu ditinjau kembali pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga pemahaman filosofis itu bisa lebih praktis dan mampu diterjemahkan dengan lebih bebas. Tujuan yang berusaha dicapai adalah perubahan sikap dan priaku dari nilai-nilai tersebut menuju ke domain yang lebih praktis demi menciptakan isi pembentukan karakter bagi generasi muda. Oleh karena itu perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam, mulai dari pengertian tentang dasar-dasar Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hingga mencapai pemahaman baru tingkat operasional nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, Keadilan maupun nilai-nilai positif lainnya.

Mengenai hal itu pantaslah diingat mengenai pendapat Prof.Dr. Supomo: “Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka Negara kita harus berdasar atas aliran pikiran Negara (Staatside) integralistik … Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya …”

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya secara lahir batin, memajukan Kesejahteraan secara lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Keadilan Sosial).”

Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dan itu saling memperkuat satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara tegas, Dr.Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa para pejuang Kemerdekaan Indonesia telah mengatur sedemikian rupa untuk mendidik dan mengatur generasi bangsa secara Nilai-nilai Pancasila yang mampu diwujudkan secara Universal.

Pada sisi kelembagaan nilai-nilai Pancasila inilah, bangsa Indonesia mampu menempatkan Pancasila sebagai uji konstitusi dan sistem penyelenggaraan negara. Kebutuhan akan adanya penguatan, singkronisasi, harmonisasi dan integritas pada sistem hukum, sistem politik, dan sistem ekonomi yang sesuai dengan amanah alenia ke empat pembukaan UUD 1945 masih sangat diperlukan. Upaya penegakkan nilai-nilai Pancasila tentunya menuntut adanya upaya untuk menguatkan proses internalisasi dari nilai-nilai tersebut, terutama kepada penyelengara negara dan pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya kesesuaian dan keterjalinan prinsip, metode, strategi dan proses pelembagaan lainnya, dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan pembudayaan karakter bangsa merupakan syarat penting bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi.

Pandangan hidup bangsa indonesia telah dirumuskan secara terperinci dalam kesatuan rangkaian lima sila Pancasila. Dengan sadar dan tanggung jawab, Pancasila itu ditempatkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasan kefilsafatan yang dapat menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam Undang-Udang Dasar itu.

Nah, oleh karena itu. Sebagai warga negara yang baik, seharusnyalah ia mempelajari dan menghayati pandangan hidup bangsa yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara, dan seterusnya untuk diamalkan serta dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila selalu menjadi pegangan bersama bangsa Indonesia, baik ketika negara dalam kondisi yang aman maupun dalam kondisi negara yang terancam. Hal itu tebukti dalam sejarah dimana Pancasila selalu menjadi pegangan ketika terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan cerminan dari karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam. Dan sebagai salah satu bukti observasi langsung saya, saya mengungkapkan bahwa generasi bangsa Indonesia sangat perduli dan berpartisipasi terhadap nilai-nilai Pancasila dari berbagai kegiatan seperti Upacara Bendera, Mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra, Mengikuti pelatihan Kemiliteran, Menegakkan Keadilan Hukum serta aturan-aturan yang berlaku, dan Mempelajari segala aspek yang bersangkut pautan tentang Indonesia.. Lantas kenapa saya menggunakan observasi langsung seperti itu? Karena dari pengalaman saya pribadi,

Upacara Bendera merupakan kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kami dan Upacara tersebut telah lama dilaksankan sebelum saya lahir.

Sedangkan Ekstrakurikuler Paskibra, Mengikuti pelatihan Kemiliteran dan Menegakkan Keadilan Hukum serta aturan-aturan yang berlaku merupakan salah satu cara Meningkatkan rasa Nasionalisme, Empatisme, dan rasa tanggung jawab terhadap cinta tanah air dan norma-norma hukum yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan Mempelajari segala aspek yang bersangkut pautan tentang Indonesia merupakan suatu keharusan bagi warga Indonesia untuk mengenal bangsa dan Negara Indonesia tersendiri.  Itu semua sebagai perwujudtan rasa cinta tanah air dan mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita.

 

Dengan demikian, maka Pancasila melandasi dan menjiwai kehidupan negara di Indonesia, termasuk kegiatan menentukan dan melaksanakan politik hukumnya. Karena itu penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya UUD itu harus dilandasi, dijiwai dan diterapkan oleh generasi bangsa sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA :

Albarobis Muhyidin,2012. Mendidik  Generasi Bangsa, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani.

Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 1999, Reformasi di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah, dalam Jurnal Pancasila No. 3 Th III Juni 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.

Pranarka, A.M.W., 1985, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta.

Notonagoro, 1980, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9, Pantjoran tujuh, Jakarta.

Jacob (1999). Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan IPTEK. Yogyakarta: Interskip dosen-dosen Pancasila se Indonesia

http://www.rmol.co/read/2015/05/30/204527/Kembalikan-Pancasila-sebagai-Ideologi-Pandangan-Hidup-Bangsa-Indonesia.

http://tehangatsekali.blogspot.in/2011/11/tata-perundangan-menurut-uu-no12-tahun.html.

 

Updated: June 9, 2015 — 11:18 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Festival Sholawat Hadrah © 2017 Frontier Theme
Skip to toolbar